Pengunduran Diri Ketua DPRD Lumajang berujung Somasi dari Seorang Praktisi Hukum Lumajang


Lumajang, (DOC)
-Beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifudin mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak hafal Pancasila.

Bahkan beredar di Media Sosial Anang Akhmad Syaifuddin juga membawa surat pengunduran dirinya ke DPW PKB Jawa Timur.

Karena merasa dirugikan Praktisi Hukum asal Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Indra Hosy Efendhy.,SH.,MH memberikan teguran keras kepada H. Anang Akhmad Syaifuddin dan mengirimkan surat somasi melalui kantor Pos Lumajang kepada DPP PKB di Jakarta, DPW PKB Surabaya, dan DPC PKB Lumajang.

Dalam surat dikirimkan berisi bahwa banyak yang menginginkan Anang Akhmad Syaifuddin untuk menjadi leaders atau pimpinan DPRD Lumajang hingga masa jabatan DPRD selesai.

"Kami sampaikan kepada DPP PKB di Jakarta dan DPW Jawa Timur untuk menolak tegas dan keras jika ada surat pengunduran diri Anang Akhmad Syaifuddin sebagai anggota DPRD Lumajang dan mendesak DPP PKB untuk tidak mengeluarkan surat keputusan persetujuan Anang Akhmad Syaifuddin mundur dari ketua DPRD Lumajang," isi dalam surat tersebut.

Jika DPP PKB dan DPW PKB Jawa Timur tidak mengindahkan surat dari kami sebagai representasi Perwakilan Masyarakat Kabupaten Lumajang, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum Perdata ke Pengadilan Negeri Lumajang dan PTUN Surabaya.

Indra Hosy Efendhy, SH, MH menjelaskan, tujuan mengirim surat nota protes ke DPP PKB di Jakarta dan DPW PKB Jawa Timur bertujuan untuk menghentikan atau menolak surat pengunduran diri Anang Akhmad Syaifuddin.

"Jika nanti DPP PKB di Jakarta dan DPW PKB Jawa Timur mengeluarkan surat pemberhentian Anang Akhmad Syaifuddin sebagai ketua DPRD Lumajag maka kami akan gugat ke Pengadilan secara perdata," ungkapnya.

Lanjut Hosy, terkait surat SK pemberhentian Anang Akhmad Syaifuddin ebagai ketua DPRD kabupaten Lumajang maupun SK pengangkatan ketua yang baru sebagai ketua DPRD penggantinya Anang juga pihaknya akan uji di pengadilan PTUN Surabaya.

Menurutnya, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai masyarakat Lumajang punya hak untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan maupun perilaku pejabat daerah yakni Anang merasa dirugikan.

"Saya sebagai warga Lumajang punya hak untuk melakukan kontrol sosial atas kebijakan maupun perilaku pejabat daerah, yakni Anang. Saya merasa dirugikan!," ungkap Hosy.

Hosy menilai, pengunduran diri sebagai ketua DPRD Lumajang sangat lucu, apalagi hanya tidak bisa menghafalkan Pancasila dengan yang benar.

"Terus dua Minggu lagi Anang ketemu mahasiswa menjadi anggota DPRD biasa dituntut dan disuruh membaca Pancasila lalu tidak hafal masa mas Anang mau mengundurkan diri menjadi anggota DPRD, itu alasannya pesifif," tuturnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, Anang Akhmad Syaifuddin boleh saja mundur jika ada perbuatan amoral atau tersandung masalah hukum.

"Kalau melakukan pelanggaran amoral, atau tersangkut masalah hukum itu layak mengundurkan diri menjadi ketua DPRD maupun anggota DPRD," jelas Hosy.(Imam)

https://picasion.com/