Diduga Pungli PTSL, Kades dan Sekdes Desa Barat Ditetapkan Tersangka, Ini Modusnya


Lumajang, (DOC)-
Kepala Desa Barat SR dan Sekertaris Desa Barat SG (42) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungli biaya mengurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2019.

Kini kedua tersangka mulai dilimpahkan ke kejaksaan negeri karena sudah dinyatakan P21. 

"Kini kasus tersebut telah masuh tahap P21 dan telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan,"  Ujar Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan kepada sejumlah awak media, Senin (29/8/2022).

Selain menyerahkan kedua tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum, polisi juga menyetorkan barang bukti uang tunai senilai Rp 74 juta dari kedua tersangka.

"Barang bukti dan berkas akan kami limpahkan ke Jaksa Penuntut umum," ujarnya.

Dewa menjelaskan, kasus korupsi ini berawal Kepala Desa menunjuk Sekdes membuat peraturan desa baru. Didalam peraturan tersebut berbunyi setiap warga yang mengambil 1 berkas PTSL wajib membayar uang tunai senilai Rp 500 ribu. 

Sedangkan sekitar tahun 2019 lalu, warga dan aparatur desa telah sepakat pengurus PTSL hanya membutuhkan dana Rp 360 ribu.

"Sebelumnya kades lama dan warga sudah sepakat semua proses PTSL cukup dengan biaya Rp 360 ribu," , ujarnya.

Padahal sebelumnya, telah disepakati dari hasil musyawarah bersama masyarakat Desa, biaya administrasi untuk mengurus tanah sebesar Rp360 ribu.

"Dalam praktiknya, setelah warga ditarik biaya administrasi sesuai kesepakatan, keduanya malah menarik biaya tambahan sebesar Rp500 ribu sebagai syarat penyerahan sertifikat," jelasnya.

Lebih lanjut Dewa menambahkan, dari total 3.183 bidang tanah yang diurus sertifikatnya, ada sekitar 1000 lebih yang masih belum terealisasi.

Artinya, sudah separuh dari total tanah yang diurus sertifikatnya telah ditarik pungli oleh keduanya. Jadi yang belum terealisasi sertifikatnya ada seribu lebih," ungkapnya.

Dewa menjelaskan, modus yang dia  gunakan ini untuk kepentingan pribadi.

"Menurut pengakuan tersangka untuk kepentingan pribadi," tuturnya.

Atas perbuatan tersebut, Kepala Desa Barat dan sekdesnya disangkakan melanggar pasal 12 e dan pasal 11 Undang-Undang 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kedua tersangka terancam terkena hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun," Pungkasnya. (Imam)

https://picasion.com/