Atasi Permasalah Pertambangan Pasir di Lumajang, Pemkab Bentuk Satgas


Lumajang, (DOC)
-Pemerintah Kabupaten Lumajang menggelar rapat Rapat Koordinasi terkait pertambangan pasir bersama jajaran OPD di Panti PKK Kabupaten Lumajang, Rabu (6/4/2022) kemarin petang.

Dalam rapat koordinasi Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (satgas) Pertambangan Pasir yang ada di Kabupaten Lumajang.

Satgas nantinya akan diisi oleh jajaran  PD terkait dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, unsur TNI-Polri, Kejaksaan Negeri serta beberapa instansi.

"Bahwa satgas tersebut nantinya akan melakukan upaya preventif hingga melakukan penindakan terhadap oknum pelaku pertambangan yang menyalahi aturan," ungkap Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam rapat koordinasi membahas tentang pertambangan pasir.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, pasca erupsi Semeru ini ada beberapa pertambangan pasir yang belum bisa beroperasi dan apalagi ada surat dari kementerian ESDM terkait dengan sementara penghentian pertambangan pasir.

"Jadi kita ini evaluasi dari sekian pertambangan pasir yang ada di Lumajang. Jadi ini yang mendasari kami untuk kembali melakukan pengaturan," ujarnya kepada sejumlah awak media.

Cak Thoriq menyampaikan tentang stockpile terpadu yang bisa membantu kinerja pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini perinzinannya sudah keluar.

"Berdasarkan itu semua kita tadi berbincang saya, Kapolres, Dandim, Kajari, ngin punya persepsi bersama bagaimana cara menata pertambangan pasir pertama ada manfaat yang lebih untuk daerah.

 Kemudian kedua perputaran ekonomi adil dan berkeadilan bagi masyarakat," jelasnya.

Selain itu, lanjut Bupati, untuk armada yang boleh beroperasi hingga ke lokasi tambang hanya armada lokal yang dilengkapi surat kendaraan dan SIM. Sedangkan untuk armada luar daerah, tetap bisa beroperasi sampai stockpile terpadu.

"Nanti kita atur tata cara muatanya, SKAB dan lain-lain. Kita sudah tidak tahu volume dan proses pengambilan apakah berdasarkan SKAB yang benar atau tidak, itu yang kita atur," jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menyampaikan, satgas terpadu yang sudah diatur oleh SK Bupati nanti ada beberapa tahapan mulai dari kegiatan Preemtif, Preventif, dan Represif.

"karena ada satgas kita bergerak, melalukan sosialisasi, kemudian setelah sosialisasi tidak yang menggubris juga kami akan Represif," ujarnya.

Lanjut Dewa Eka, jika nanti dibelakang ada yang membackingnya, jika melanggar aturan yang ditegakkan.

"Kalau dibelakang ada melindungi, kita akan sampaikan bahwa ini salah, yang penting aturan kita tegakkan dulu masalah dibelakang ada siapa kita tegakkan aturan. Kalau aturan hukum yang dijadikan payung yang melindungi kami," tegasnya.

Kapolres mengungkapkan,  bahwa dirinya optimis keberadaan satgas tersebut akan membantu penataan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang lebih baik dan PAD Kabupaten Lumajang turut meningkat.

"Saran kami Satgas Terpadu, kita sama-sama melakukan kegiatan, ini bertujuan untuk tertata dengan baik, PAD daerah meningkat, semua tertib bonusnya keamanan dan kondusifitas terjaga," ungkapnya. (Imam)



https://picasion.com/