Hajatan Tutup Jalan, Satlantas Polres Lumajang Berikan Sosialisasi, Ini Syarat Harus Terpenuhi


Lumajang, (DOC)-
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lumajang memberikan sosialiasi kepada warga yang mempunyai hajatan yang menutup jalan di Dusun Tukum Kidul, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jumat (3/12/2021).

Kasat Lantas Polres Lumajang AKP Bayu Halim Nugroho membenarkan hal tersebut, setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat.

"Hajatan yang menutup jalan tersebut tidak memiliki izin. Untuk itu petugas memberikan sosialisasi kepada pemilik rumah," ujarnya.

Bayu menjelaskan, aturan ini tercantum dalam Pada Pasal 127 ayat (3) no. 22 thn 2009 dijelaskan bahwa untuk penggunaan jalan kota atau kabupaten dan jalan desa yang sudah
dimaksudkan pada ayat (1) mendapatkan izin untuk kepentingan yang daerah,
nasional, dan kepentingan pribadi.

“Dalam UU nomor 22/2009 pasal 127 ayat 1 dituliskan penggunaan jalan nasional, provinsi kota atau desa untuk kepentingan pribadi seperti hajatan diperbolehkan, namun untuk aturan pengunaan ini si pemilik hajat harus memenuhi sejumlah syarat,” katanya.

Warga yang akan mendirikan hajatan di jalan umum harus memiliki surat izin penutupan jalan karena sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10/2012 tentang
aturan lalu lintas dalam keadaan lain.

Syarat untuk pengurus surat izin penutupan jalan yakni penyelenggara acara menentukan lokasi penggunaan merupakan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, atau desa/lingkungan.

"Harus mempersiapkan lampiran surat permohonan yang akan diajukan berupa Foto copy KTP, jenis kegiata, Denah lokasi kegiatan serta jalur alternatif yang telah ditentukan, dan jumlah peserta kegiatan atau yang hadir," terang Bayu.

Dijelaskan Kasat Lantas, Syarat yang pertama yaitu pemilik hajat harus meminta izin kepada tetangga di sekitar karena mereka adalah yang paling terdampak atas penutupan jalan ini.

Lalu syarat selanjutnya adalah meminta izin dari pemerintahan setempat.

“Ke RT RW setempat baru nanti ditingkatkan lagi ke Dinas Perhubungan karena ini berkaitan dengan jalur alternatif yang akan dilewati. Kalau tidak ada jalur alternatif tidak bisa dikeluarkan izinnya,” terangnya.

Setelah dari Dinas Perhubungan, alur selanjutnya adalah mengajukan ke kepolisian.

“Setelah dilengkapi syarat administrasinya baru mengajukan izin ke kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas dan itu pun akan dilaksanakan survei bersama. Kalau layak baru kami keluarkan izinnya,” jelasnya.

Pastikan permohonan izin tersebut diajukan maksimal 7 hari
sebelum acara diselenggarakan.

Bayu menuturkan, Apabila permohonan dikabulkan, maka surat pemberian izin akan diterima lalu patuhi aturan berlaku demi tercapainya ketertiban pada saat kegiatan diselenggarakan.

"Apabila menerima surat penolakan izin, maka penyelenggara kegiatan
harus menurutinya dan mencari solusi lain untuk tempat dilaksanakannya acara tersebut," pungkasnya.

https://picasion.com/