BAGIAN 2: Sektor Unggulan Lumajang Jatuh, Mengapa?

Oleh: M. Agil Zawawi*
 
Banyak pertanyaan yang saya lemparkan pada tulisan pertama saya yang berjudul “Membaca Pertumbuhan Ekonomi Lumajang Kemarin, Hari Ini, dan Esok” yang tentunya rasa penasaran akan jawabannya baru dapat hilang setiap seminggu sekali ketika tulisan saya diterbitkan dan menjawab satu per satu pertanyaan tersebut. Pernyataan tersebut tentu tidak akan relevan apabila anda berhasil menemukan jawabannya sendiri sebelum tulisan saya diterbitkan, namun tetap saja itu bukan jawaban versi saya. Tapi juga jangan lupa, Opini Series ini akan lebih sempurna bila juga menghimpun jawaban versi anda. Maka untuk anda siapapun yang menyumbangkan jawaban atas pertanyaan yang saya lempar, hubungi saya via Direct Massage (DM) Instagram saya zawawiagil, mari diskusi, mari berpendapat, dan mari menyumbang pikiran untuk Lumajang yang lebih baik pula Indonesia yang maju, karena “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di Desa”, begitulah kata Bung Hatta menggambarkan besarnya peran daerah untuk membawa Republik ini menjadi negara maju.
 
Penghambat Pertumbuhan Ekonomi
Sub topik tulisan saya yang pertama berjudul “Ambyar yang Pertama”, mengisyaratkan tentang rendahnya angka pertumbuhan ekonomi Lumajang yaitu 4,77%, berada dibawah Nasional dan jauh dibawah Jawa Timur. Pertanyaan terbesar tentu apa penyebab angkanya serendah itu? Menyebut angka pertumbuhan ekonomi Lumajang “rendah” bukanlah tanpa dasar, ada kriteria yang bisa saya gunakan untuk dijadikan alasan kata “rendah” tersebut layak disematkan. Pertama mari kita gunakan pendekatan status daerah, Kemendes PDTT setiap lima tahun merilis daftar kabupaten tertinggal dari seluruh penjuru Indonesia, pada tahun 2015 terdapat 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Yang mencengangkan, nyatanya ada empat kabupaten berasal dari Jawa Timur, mereka adalah Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, dan Sampang. Kemudian tepat 8 Mei 2020 lalu kembali diumumkan daftar oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Kali ini kita patut bersyukur karena jumlahnya terpangkas hingga menjadi 62 daerah tertinggal dan semua daerah tetangga se-provinsi kita bahkan se-pulau lepas dari status daerah tertinggal tersebut.  Kesimpulan pertama, kita (Lumajang) secara kriteria daerah dapat dikatakan mampu menyelenggarakan kegiatan ekonomi dengan baik setidaknya sejak 5 tahun terakhir.
 
Kemudian pendekatan letak, Kabupaten Lumajang terletak di 112°53' - 113°23' Bujur Timur dan 7°54' - 8°23' Lintang Selatan, wilayah administratifnya berada di Provinsi Jawa Timur, Negara Kesatuan republik Indonesia. Apa keterkaitannya letak Lumajang dengan Pertumbuhan Ekonomi? Pada 2019 Kontribusi Jawa terhadap PDB Nasional sebesar 59% dan Jawa Timur sendiri adalah provinsi penyumbang PDRB tertinggi kedua setelah DKI Jakarta dengan begitu realitas bahwa kata “jawa-sentris” itu bukan hanya slogan namun juga dibenarkan oleh data. Apabila Jawa anjlok pertumbuhan ekonominya, maka Nasional juga anjlok. Mengapa? Ibaratnya begini, anggaplah Jawa adalah angka 4 dan Kalimantan adalah angka 1 maka bila dijumlah adalah 5. Bila Jawa bertumbuh 50% dan Kalimantan 25% maka angka masing-masing menjadi 6 dan 1,25 maka total 7,25. Bagaimana bila terbalik? Angka Jawa akan menjadi 5 dan Kalimantan menjadi 1,5 maka totalnya 6,5. Begitulah gambaran betapa pentingnya pertumbuhan ekonomi di Jawa.
 
Baiklah kembali pada realitas bahwa Pertumbuhan Ekonomi Nasional 5,02%, Jawa Timur 5,52%, dan kita Lumajang 4,77%. Perlu diketahui bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 adalah sebesar 5,3%, yang artinya meleset dan kita adalah bagian dari alasan target itu meleset. Sehingga bila disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lumajang dibawah Jawa Timur, bahkan Nasional, artinya Lumajang layak disebut sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi tidak hanya skala Provinsi namun juga Nasional dan judul sub topik diatas adalah kamuflase dari kata “rendah” tersebut.
 
Fenomena Terkait
Era keterbukaan ditandai dengan sekat yang semakin tidak kentara bentuknya, dimana semua komponen kehidupan seperti tidak mengindahkan jarak dan wilayah. Dalam Ekonomi pun begitu, fenomena internasional akan pula berdampak pada fenomena nasional yang ditangkap oleh daerah dari kota hingga desa. Tahun 2019 bukan tanpa peristiwa penting, apalagi yang punya dampak terhadap angka perhitungan ekonomi. Kali ini saya akan mencoba mengaitkan peristiwa penting dengan angka laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha. Karena sejujurnya jawaban pertanyaan saya pada sub topik pertama ada di sub topik ketiga yang berjudul “Ambyar yang Ketiga”.
 
Tahun 2019 merupakan tahun politik, disebut demikian karena rakyat Indonesia melaksanakan pesta demokrasi melalui Pemilu dan Pilpres, bahkan menjadi sejarah baru karena penyelenggaraannya dilakukan secara bersamaan. Kata sebagian orang, tahun politik berarti tahun dimana para politisi menggelontorkan tabungannya untuk meraup suara sehingga jumlah uang beredar akan tinggi dan menaikkan daya beli. Namun berdasarkan data, bukan tabungan para politisi yang berdampak signifikan pada perekonomian, namun pergerakan narasi dan hasil pemilu lah yang berdampak karena pemilu adalah masa ketidakpastian bagi pengusaha khususnya investor, mereka akan memilih wait and see hingga hasil rekapitulasi pemilu diumumkan, bahkan bisa lebih lama bila terdapat gugatan sengketa pemilu oleh pihak yang kalah. Memang pasca pemilu dikonfirmasi bahwa IHSG mengalami tren menguat dan banyak perusahaan IPO, sehingga dunia investasi kembali bergairah. Namun bagi sebagian daerah yang tidak bisa memanfaatkan momen rebound tersebut, sektor perdagangan dan konstruksinya akan bermasalah. Mengapa momen rebound itu begitu penting? Karena gejolak politik dunia bahkan juga di dalam negeri masih terus panas setelah penetapan hasil rekapitulasi tersebut, sebut saja perang dagang AS-China yang terus bergejolak sepanjang tahun sehingga menggoyahkan nilai rupiah, ada pula demonstrasi besar mahasiswa bertajuk “reformasi dikorupsi” sebagai bentuk perlawanan mahasiswa atas disahkannya UU KPK yang dinilai melemahkan KPK. Perdagangan terganggu, tentu industri juga akan terganggu dan itulah yang pula tergambarkan dari angka pertumbuhan industri. Ya, pertumbuhan industri manufaktur nasional mengalami penurunan pada 2019 bahkan pertama kali berada di bawah 4% setidaknya sejak lima tahun terakhir, jadi trennya masih positif namun turun tahun lalu,  maka ceritanya sama persis dengan yang terjadi di Lumajang.
 
Kemudian masih ingatkah anda dengan harga-harga komoditas pertanian yang mengalami penurunan harga pada masa panen? Ya, penyebabnya adalah impor yang dilakukan kemendag saat masa panen berlangsung. Berbagai kontroversi mendag Enggartiasto mungkin tidak perlu saya ceritakan lagi, juga perseteruannya dengan beberapa pejabat lain seperti Kepala Bulog Budi Waseso misalnya. Tren negatif pertanian nasional turut berimbas ke daerah yang sektor unggulannya komoditi pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian nasional tahun 2019 hanya mampu berada pada angka 3,64 yang artinya turun 0,25% dari tahun sebelumnya. Bahkan sub sektor untuk tanaman pangan mengalami minus pertumbuhan sebesar -1,68%, maka tidak mengherankan kalau tren sektor pertanian di Lumajang juga menurun karena penentuan harga komoditas bukan kewenangan daerah, terlebih tren negatif kita telah berlangsung cukup lama dan lebih buruk dari Nasional. Adapun gambaran peristiwa besar ekonomi sepanjang 2019 seperti kerja sama perdagangan bebas dengan Australia yang lebih kepada sektor migas dan otomotif, gojek berhasil menjadi decacorn, ditekennya perpres mobil listrik, pelarangan ekspor nikel, dan pertamina kuasai TPPI. Gambaran peristiwa tersebut menunjukkan bahwa arah pergerakan ekonomi kedepan bukan lagi pertanian, menyedihkan memang kalau “Negara Agraris” ini mulai melupakan jati dirinya. Andaikan sejak satu dekade lalu pertanian benar-benar menjadi fokus yang diutamakan, dikerjakan, dan dikembangkan bukan tidak mungkin hari ini kita dapat menuai hasilnya di masa tren nasional terpuruk namun kita gagah tumbuh berdiri menjadi penopang.
 
Keempat sektor diatas yaitu pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi teratas dalam PDRB Lumajang dan apabila dijumlah kontribusinya mencapai 77,17% sehingga naik turunnya keempat sektor tersebut menjadi gambaran pergerakan PDRB Kabupaten Lumajang. Sedikit cerita, ada yang menarik dalam data pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tersebut, yaitu sektor pertambangan benar-benar anjlok dengan hanya 1,22%, turun sangat tajam dari tahun 2018 yang sebesar 7,86%. Kita semua tahu komoditas pertambangan unggulan Lumajang tentu pasir besinya dan tahun 2019 banyak sekali penertiban yang dilakukan bahkan sampai viral. Pasti akan menarik tentu kalau kita membahas tentang pasir, bukan? Dengan segala kontroversinya, cerita tentang pasir mungkin tidak akan ada habisnya. Namun dengan data yang cukup minim rasanya akan sulit untuk sekedar menjual wacana dan opini tanpa dasar, jadi lain kali saja ya.
 
Kesimpulan tulisan kedua saya ini adalah ketika nasional mengalami tren negatif di sektor yang merupakan penyumbang sebagian besar PDRB, seharusnya kita tidak terbawa arus tren tersebut, karena apabila kita berhasil melawan arus tersebut maka keuntungannya akan berlipat karena kita bagian dari pengendali supply side. Tentu kepala kita semua yang peduli akan kemajuan Lumajang tercinta ini akan senantiasa terngiang dengan kebingungan harus bagaimana kita bertindak sebagai masyarakat, harus bagaimana pula pemerintah mengambil kebijakan? Mungkin tulisan saya berikutnya bisa menjadi alternatif, dimana saya akan mengajak anda sekalian jalan-jalan sambil mendengarkan dongeng nenek moyang kita tentang bagaimana kota tercinta kita ini diberi nama, diselipkan doa hingga cerita para pelancong tentang bagaimana suatu kota dibangun sedemikian beradab menurut versi mereka. Kapan? Segera.
 
-MANUNGGALING SERIES1 #1.2

*Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Univ. Airlangga Surabaya

Posting Komentar

0 Komentar