Permintaan Informasi Ditolak, Aliansi PDP Layangkan Surat Ke Bawaslu Pacitan

Pacitan (DOC) - Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Kabupaten Pacitan, yang tergabung dalam Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan (Aliansi PDP), mempertanyakan kinerja Bawaslu setempat. “Senin sore (6/4/2020), kami ‘kulo nuwun’ ke Bawaslu untuk melakukan audensi,” kata Tonis, Ketua Aliansi PDP.

Dijelaskan, selama ini masyarakat hanya mengikuti dugaan-dugaan pelanggaran melalui pemberitaan. Tetapi, bagaimana kelanjutannya, sejauhmana keputusannya, tidak ada kejelasan di masyarakat,” imbuhnya. 

Memang, dalam audensi tersebut Bawaslu Pacitan menolak permintaan Aliansi PDP memberikan informasi berupa salinan keputusan atau rekomendasi terkait pengawasan, pencegahan dan penindakkan. Dengan alasan informasi tersebut bersifat rahasia. “Karena permintaan ditolak, kami bersepakat meminta informasi melalui surat resmi,” tandasnya.

Tonis mengungkapkan, di dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 6, ayat (2) dijelaskan, Bawaslu, Bawaslu daerah Provinsi, Bawaslu daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib mengumumkan Informasi Pemilu dan Pemilihan secara berkala. Pengumuman itu diantaranya berupa tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Tidak itu saja, pasal 7 juga menegaskan Penyelenggara wajib menyediakan setiap saat Informasi Pemilu dan Pemilihan. Diantaranya, daftar informasi khusus Pemilu dan Pemilihan, peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Bahkan, dokumen pendukung dalam penyusun peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pun juga wajib diumumkan. 

Karena itu, lanjut Tonis, berdasarkan undang-undang KIP dan Perki, tidak ada alasan apapun bagi Bawaslu Pacitan untuk tidak memberikan informasi berupa salinan keputusan pengawasan, penindakan dan pencegahan yang sudah dilakukannya saelama ini. “Regulasi mengamanatkan kata ‘wajib’ bagi Bawaslu untuk mengumumkan,” urai Tonis.

Surat Aliansi PDP dilayangkan kepada Bawaslu Pacitan sehari setelah audiensi, atau Selasa (7/4/2020). Pada surat tersebut, secara jelas dan tegas Aliansi PDP meminta salinan keputusan atau rekomendasi Bawaslu Pacitan selama proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Dan semua itu merupakan amanah peraturan perundang-undangan. “Harapan kami, surat tersebut dapat dibalas paling lama 3 hari kerja,” tutupnya.

Perlu diketahui, Aliansi PDP merupakan gabungan OKP se-Kabupaten Pacitan. Diantaranya GMNI, HMI, PMII, IMM, Pemuda Muhammidiyah, Pacitan Institute, dan ICP. Pada Senin sore (6/4/2020), perwakilan Aliansi mendatangi Bawaslu melakukan udiensi. Sebelumnya, mereka sudah mengirimkan surat pemberitahuan(TN).

Posting Komentar

0 Komentar