Pernikahan Anak di Lumajang Meningkat , ADB Gelar Training Hapus Pernikahan Anak

Sekretaris Bappeda Setda Lumajang, Enik Kustianing Rohmi
Lumajang,(DOC)-Meningkatnya pernikahan anak di Kabupaten Lumajang East Java Provincial Coordinator KINERJA Asian Development Bank (ADB), gelar training penggunaan data bagi media dan organisasi masyarakat sipil melalui Open Government Pertnership (OGP) di Kabupaten Lumajang, Rabu (29/1/2020) di aula salah satu rumah makan.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Bappeda Setda Lumajang, Enik Kustianing Rohmi, Dina Limanto Coordinator Kinerja ADB, dan Kepala Desa Dringu Probolinggo Bukhari Subhan serta wartawan, kominfo, komunitas.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Setda Lumajang, yang diwakili Sekretaris Bappeda Setda Lumajang, Enik Kustianing Rohmi, menyampaikan kalau penghapusan pernikahan anak di Kabupaten Lumajang, akan memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang.

"Karena saat ini masih menduduki peringkat 36 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. 64,83 ada kenaikan. Urutan 36 dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur," terangnya.

Ada beberapa faktor yang menjadi indikator rendahnya IPM di Kabupaten Lumajang, yaitu faktor pendidikan, kesehatan dan daya beli.

“Kabupaten Lumajang terendah se Bakorwil Jember, sebabnya yaitu dari pernikahan dini dan pernikahan anak,” katanya.

Ada 5 kecamatan yang tinggi angka pernikahan anak dan pernikahan dini, yaitu Kecamatan Ranuyoso, Senduro, Pasrujambe, Padang dan Gucialit.

Pemerintah telah melakukan dengan program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Gempita Desa), bagi pasangan pernikahan anak yang putus sekolah, itu diwajibkan ikut program kejar paket yang dibiayai oleh Pemerintah.

“Pilot project adalah Kecamatan Yosowilangun dan Sumbersuko. Ke depan semua kecamatan ada program Gempita Desa,” tutur Enik Kustianing Rohmi.

Lebih lanjut. ada tiga perempuan dalam pernikahan di Lumajang  berusia antara 14-16 tahun.

“Dan 63 persennya dari orang tua yang berpendidikan sekolah menengah, bahkan lulusan perguruan tinggi,” jelasnya.

Persoalan seperti ini dikatakan, Enik, sangat kental dengan budaya di Lumajang. Bahkan ada juga yang terdampak pornografi dan menyebabkan kehamilan.

Enik juga menyampaikan, kalau penghapusan pernikahan anak di Kabupaten Lumajang, akan memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang, yang saat ini masih menduduki peringkat 36 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. 64,83 ada kenaikan. Urutan 36 dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur.

Ada 3 faktor yang menjadi indikator rendahnya IPM di Kabupaten Lumajang, yaitu faktor pendidikan, kesehatan dan daya beli.

“Kabupaten Lumajang terendah se Bakorwil Jember, sebabnya yaitu dari pernikahan dini dan pernikahan anak,” katanya.

Ada 5 kecamatan yang tinggi angka pernikahan anak dan pernikahan dini, yaitu Kecamatan Ranuyoso, Senduro, Pasru, Padang dan Gucialit.

Pemerintah telah melakukan dengan program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Gempita Desa), bagi pasangan pernikahan anak yang putus sekolah, itu diwajibkan ikut program kejar paket yang dibiayai oleh Pemerintah.

“Pilot project adalah Kecamatan Yosowilangun dan Sumbersuko. Ke depan semua kecamatan ada program Gempita Desa,” pungkasnya.

Sementara itu, East Java Provincial Coordinator KINERJA ADB,
Dina Limanto, kepada peserta training menyampaikan saat memberikan presentasi bahwasannya, dashboard penghapusan pernikahan anak diharapkan bisa membantu semua pihak dalam menurunkan angka pernikahan anak di Kabupaten Lumajang.

“Dashboard itu dapat digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk menekan angka pernikahan anak di Kabupaten Lumajang,” ungkap Dina.

Setiap data tersebut, menurut Dina, sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, dan dashboard tersebut sudah diupload pada website resmi Pemkab Lumajang yang merupakan pusat informasi pemerintahan di Kabupaten Lumajang.

“Dashboard ini adalah sebuah petunjuk yang dipunyai oleh Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Pacitan di Indonesia, bahkan di dunia,” paparnya.

Dina menjelaskan, bahwa dashboard ini dibuat agar data tersebut transparan bagi multi stakeholder dengan program OGP tersebut.

“Datanya dapa dipertanggungjawabkan, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk memerangi pernikahan anak,” bebernya lagi. (Mam)

Posting Komentar

0 Komentar