Mahasiswa Lumajang Demo Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK

Puluhan Mahasiwa menggelar aksi demo depan kantor DPRD
Lumajang,(DOC)-Puluhan mahasiswa yang tergabung Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lumajang menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Lumajang menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi UU KPK.

Mereka melakukan aksi dengan membentangkan  spanduk dan puluhan poster berisi kecaman terhadap DPR RI. Dalam orasinya mereka menyuarakan tuntutan, menolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK.

Didepan Gedung DPRD mereka terus meneriakkan yel-yel dan tuntutan menolak RUU KUHP.

Kemudian para aksi demo langsung diterima H Anang Akhmad Syaifuddin ketua DPRD Kabupaten Lumajang dan dibawa masuk ruang Gedung DPRD Lumajang.

Aksi itu pun berakhir setelah setelah Ketua DPRD Kota Lumajang sepakat dan menandatangani rekomendasi, mahasiswa perlahan membubarkan diri dengan tertib.

"Kami menuntut para wakil rakyat agar bersikap dan menolak revisi UU KPK," kata Juru Bicara Aksi Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) AAn Robiadis.

Dalam aksi kali ini, para mahasiswa sepakat untuk menolak revisi UU KPK yang menurut mereka akan melemahkan lembaga anti korupsi. Selain menolak revisi UU KPK, para mahasiswa juga menyampaikan beberapa hal.

"Selain menolak revisi UU KPK, kami juga meminta RUU KUHP dibatalkan karena banyak pasal-pasal yang tidak prorakyat dan demokrasi," ujarnya.

Untuk itu mendesak Presiden membuat dan mengesahkan Perpu untuk melakukan peninjuan kembali terhadap Revisi UU KPK.

"Kami mendesak Presiden untuk tidak melanjutkan pembahasan rencana Revisi RKUHP, karena dianggap dapat mencederai nilai-nilai demokrasi, serta esensi dari RKUHP yang digagas hanya berupa sifat-sifat private personal masyarakat Indonesia," ujar AAn Robiadis.

Menyikapi aksi tersebut, ketua DPRD Lumajang pun menandatangani kesepahaman pendapat bersama menolak revisi UU KPK.

Sebelum melakukan pendatanganan nota kesepahaman, Ketua DPRD H. Anang Akhmad Syaiffudin mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Lumajang mendukung penuh Himpunan Mahasiswa islam Lumajang untuk menolak Revisi UU KPK, RKUHP, RUU Permasyarakatan, dan RUU Pertahanan.

Menerima pernyataan sikap dan tuntutan dari Himpunan Mahasiswa Islam Lumajang, pada hari Selasa 24 September 2019 serta akan menyampaikan tuntutan dari Himpunan Mahasiswa Islam Lumajang kepada DPR RI selambat-lambatnya 2x24 jam setelah demokrasi ini.

Apabila selama waktu yang telah ditentukan kami belum mengirim tuntutan yang telah disampaikan, maka Himpunan Mahasiswa Islam Lumajang berhak datang ke kantor DPRD Lumajang dengan massa yang lebih banyak.

H Anang Akhmad Syaifuddin ketua DPRD Kabupaten Lumajang mengatakan pihaknya bersama dengan para anggota lain sepakat untuk menandatangani penolakan revisi UU KPK yang disodorkan mahasiswa.

"Saya menyampaikan aspirasi idealisme terbangan teman mahasiswa. karena mahasiswa merupakan elemen penting, tidak boleh dibungkam suaranya harus diterima, dan diajak diskusi, dan diajak berkomunikasi," pungkasnya.(Mam)

Posting Komentar

0 Komentar