Ditolak Panitia Pilkades, Puluhan Warga Dawuhan Lor Geruduk Kantor Bupati

Lumajang,(DOC)-Puluhan warga Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang menggelar aksi demontrasi, di depan Kantor Bupati Lumajang, Senin (23/9/2019).

Mereka menolak keputusan panitia Pilkades tingkat Desa yang tidak meloloskan Irawan Yudi Priyanto sebagai Calon Kepala Desa dengan alasan terlambat saat mengajukan pendaftaran.

Para aksi meneriakkan yel-yel kecaman terhadap Panwascam, dan panitia Desa. Kemudian koordinator aksi membacakan tuntuntan, yakni Kurangnya pemahaman panitia terhadap perbup pilkades serentak 2019 (penyesatan informasi pendaftaran tentang tahapan pencalonan yang dikeluarkan oleh panitia Pilkades Desa Dawuhan Lor pada tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 9 tidak sesuai jadwal tahapan pencalonan yang dibuat oleh DPMD. Penambahan rangka persyaratan yang tidak sesuai dengan PP Nomor 45 tahun 2019 pasal 26 ayat 2 sehingga dirubah menjadi 8 rangkap.

Panwascam melakukan pembiaran terkait permasalahan pelaksanaan yang dilakukan oleh panitia pilkades Dawuhan Lor.

"Kami Menolak keras keputusan panitia desa dan panwascam yang tidak meloloskan saudara Irawan dengan alasan terlambat mendaftar," ujar pendemo.

Meminta kepada bupati agar panitia yang bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat oleh panitia pilkades Dawuhan Lor.

Kemudian beberapa perwakilan aksi masuk ke dalam Pemkab Lumajang untuk berdialog dengan Wakil Bupati Lumajang Ir Indah Amperawati.

Tidak puas dengan jawaban Bunda Indah, mereka meminta Bupati Lumajang Thoriqul Haq keluar menemui Irawan dan para pendukungnya. Cak Thoriq, pun menemui mereka di Alun-Alun.

Bupati Lumajang yang langsung menemui masa menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang akan memeriksa apakah ada kesalahan didalam Panitia Pilkades, apabila terdapat kesalahan dari panitia maka akan diberikan sanksi.

"Kami akan tetap berpegang terhadap Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati," ujarnya.

Menurutnya, ketika masyarakat tidak puas dengan keputuasan tersebut, masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pada jalur hukum yang lain, karena sudah dijelaskan berdasarkan apa yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah.

"Pilkades ini akan terus berjalan sesuai dengan Perbup no 45 tahun 2019, apabila tidak puas maka agar di lanjutkan lewat jalur PTUN," jelasnya.


Sebelumnya, perwakilan masa sudah diterima oleh Wakil Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperwati, M.Si., di Ruang Rapat Mahameru, Kantor Bupati Lumajang untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, mereka masih kurang puas dengan hasil keputusan yang disampaikan oleh Wabup yang menyatakan pihaknya akan tetap memegang teguh peraturan yang ada.

"Ini terkait administrasi negara, maka yang menjadi patokan adalah peraturan yang berakaitan dengan administrasi negara, kami tetap berpegang teguh pada peraturan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati," terang Wabup.
(Mam)

Posting Komentar

0 Komentar