PT. Mutiara Halim Resmi Ditutup, Ini Kesepatakannya

Direktur PT. Mutiara Halim melakukan pendatanganan perjanjian
Lumajang,(DOC)-Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan pertemuan dengan PT. Mutiara Halim. Dalam pertemuan tersebut Pemkab Lumajang dan PT. Mutiara Halim  menyepakati pengembalian KSO (Kerja Sama Operasional) sekaligus menutup semua timbangan pasir.

Pernyataan kesepakatan pengembalian KSO dibacakan oleh Bupati Lumajang  Thoriqul Haq, M. ML didampingi Wakil Bupati Lumajang r. Indah Amperawati.

Setelah itu dilakukan pendatanganan naskah perjanjian  oleh direktur Hasan Pujiono, di Gedung TP PKK, Kamis (4/7/2019) sekitar pukul 17.00 WIB, dan disaksikan oleh Plt Sekda Lumajang Agus Triono, dua orang Direksi dari PT. Mutiara Halim, dan sejumlah undangan lain yang hadir dalam rapat tersebut.

Sebelum melakukan pendatanganan, Bupati Lumajang membacakan kesepakatan, yakni Kesepakatan bersama tentang pengakhiran perjanjian KSO Nomor 16 tahun 2005 tentang pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan di Kabupaten Lumajang antara Pemkab Lumajang dengan PT. Mutiara Halim tahun 2019. Pada hari ini, Kamis 4 Juli 2019, bertempat di Gedung PKK Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Lumajang.

Para pihak, berdasarkan hasil evaluasi dan musyawarah untuk mufakat terkait penyelenggaraan perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor 16 Tahun 2005, atas beberapa kondisi, menyatakan sepakat dan setuju untuk hal-hal sebagai berikut

Satu, mengakhiri perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor 16 Tahun 2005, tanggal 31 Desember 2005 tentang pengelolaan bahan galian golongan C pasir bangunan, di Kabupaten Lumajang, dengan menyerahkan kembali semua tugas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pada para pihak, termasuk atas kesepakatan bersama Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemindahan lokasi penimbangan mineral bukan logam dan batuan/ pasir bangunan dari Desa Madurejo, Kecamatan Pasirian, ke Desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang.

Yang kedua, pihak kesatu dan kedua tidak saling menuntut setelah seluruh kewajiban yang tertuang dalam perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 terpenuhi, dan segala kerugian dan atau beban yang telah diperbuat menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Tiga, sarana dan prasarana penimbangan hasil eksploitasi bahan galian golongan C yang disediakan oleh pihak kedua diserahkan dalam keadaan operasional, baik kepada pihak kesatu, yang selanjutnya menjadi hak dan milik pihak kesatu sesuai pasal 6 ayat 3 perjanjian KSO, yang penyerahannya dilakukan selambatnya lambatnya 60 hari setelah sepekatan ini ditanda tangani.

Empat, pihak kedua sepakat mematui ketentuan yang berlaku dan akan memenuhi segala sesuatu jika terdapat hal yang harus dipenuhi setelah pengakhiran perjanjian Kerja Sama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Usai membacakan kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh kedua pihak. Pihak Pemkab ditanda tangani oleh Cak Thoriq dan pihak PT. Mutiara Halim ditanda tangani oleh Direkturnya.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq, M. ML mengatakan, pengusaha tambang pasir agar tidak melakukan penyadaran terhadap wajib pajak atau setoran pajak kepada Pemerintah Lumajang.

"Untuk itu saya berharap PAD dari tambang terus meningkat," Kata Bupati kepada sejumlah awak media.

Sementara Direktur Utama PT. Mutiara Halim mengatakan tidak ada tekanan maupun paksaan dalam mengakhiri perjanjian.

"Saya ikhlas dan tidak ada tekanan. Semua demi Lumajang,” tuturnya.(Mam)

Posting Komentar

0 Komentar