Dana Desa Memakmurkan Rakyat?

Oleh: Ivan Parera Aktivis GMNI Malang

Sejak pertama kali Jokowi-JK memulai debut untuk memperebutkan kekuasaan di Republik ini melaui pemilihan umum tahun 2014 kita semua di bius dengan slogan-slogan Bung Karno. Nawacita, berdikari, revolusi mental dan sederet jargon-jargon era Bung Karno di hidupkan kembali. Masyarakat berharap pada seorang Jokowi yang sederhana, merakyat dan ndeso bisa segarang dengan slogan-slogan yang di gembar gemborkan itu. Minimal watak tanpa kompromi dan keberanian yang di miliki oleh Sukarno melekat erat pada Jokowi. Tetapi apa yang terjadi sepanjang empat tahun kepemimpinannya slogan-slogan yang di gembar-gemborkan sebatas imajinasi Jokowi semata.

Salah satu implementasi nawacita Jokowi dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan diwujudkan dalam berbagai pendekatan mengatasi ketimpangan. Mengatasi ketimpangan dan pembanunan desa di wujudkan dengan berbagai cara salah satunya dengan transfer dana ke daerah dan dana desa. Transfer daerah tiap tahun mengalami kenaikan Rp 592,55 triliun (2015) Rp 664,05 triliun (2015), Rp 729,27 triliun (2016), Rp 704,92 triliun (2017), dan Rp 756,97 triliun (2018). Rp 826,77 triliun (2019). Membangun daerah dan desa untuk kemakmuran masyarakat desa merupakan salah satu nawacita Jokowi yang ingin di realisasikan selama pemerintahannya.

Distribusi dana desa ratusan triliun rupiah sepanjang pemerintahan Jokowi dengan tujuan agar kemakmuran masyarakat desa dapat terwujud. Dana desa di pergunakan untuk membangun infrastrukur desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di samping itu dana desa di harapkan menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, mempercepat pertumbuhan ekonomi, transformasi ekonomi yang berbasis agraris menujuh ekonomi berbasis industri kecil, mengurangi kesenjangan ekonomi dan lebih penting mengurangi angka kemiskinan di desa.

Jokowi pada beberapa kesempatan dengan angkuhnya memamerkan keberhasilan dana desa. Pembangunan infratruktur desa menjadi komoditi politik Jokowi sepanjang kampanye pilpres ini. Tetapi apakah kebanggaan Jokowi terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur desa berdampak pada kemakmuran masyarakat di pedesan? Apakah dana desa dapat mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja? Bukankah dana desa hanya di nikmati oleh segelintir elit-elit di desa? Lalu dimana kemakmuran masyarakat desa dengan adanya dana desa?

Kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita kemerdekaan kita. Ketika   pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 Sukarno menyatakan bahwa kemerdekaan adalah “jembatan”. Di seberang jembatan, di seberang jembatan emas, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi. Untuk apa kita merdeka jikalau bukan untuk menyusun masyarakat adil dan makmur. Kemakmuran dan kesejateraan bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah tujuan dari kemerdekaan. Wujud nyata kebijakan untuk memakmurkan masyarakat pada pemerintahan Jokowi di lakukan melalui kebijakan dana desa. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengulas apakah dana desa yang di distribusi yang begitu massif memakmuran masyarakat desa?

Sejak 2015 pemerintah melalui amanat UU No 16 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran dari APBN untuk Desa atau yang kita kenal dengan Dana Desa. Alokasi anggaran dana desa tiap tahun mengalami peningkatan. Pemerintahan Jokowi mengalokasikan Dana Desa Rp 20,7 trilun (2015), Rp 47 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019). Jadi total sampai tahun 2019 ada penyaluran Rp 257 triliun kepada desa-desa di seluruh Tanah Air. Dana desa di peruntukan bagi 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Alokasi dana desa yang besar ini di harapkan memberi kontribusi yang besar bagi pembangunan desa. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa, meningkatkan kemakmuran masyarakat desa, pengentasan kemiskinan dan yang paling penting masyarakat desa menjadi subjek pembangunan desa.

Dana desa diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam empat tahun, setidaknya sudah terbangun 158.619 km jalan desa, 1.028.225 meter jembatan, 7.421 unit pasar desa, 35.145 BUM Desa, 4.711 unit tambatan perahu, 3.026 embung, 39.656 unit irigasi dan 11.399 unit sarana olahraga di desa. Sementara untuk menjamin kebutuhan dasar, juga telah dibangun penahan tanah 179.625 unit, fasilitas air bersih 942.927 unit, MCK 178.034 unit, Polindes 8.028 unit, drainase 39.920.120 meter, Paud 48.694 unit, Posyandu 18.477 unit dan sumur sebanyak 37.662 unit.

Distribusi dana desa selama empat tahun apakah lantas membuat kemakmuran masyarakat desa? Data kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, persentase penduduk miskin pada September 2018 adalah sebesar 9,66 persen atau 25,67 juta orang. Persentase kemiskinan perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen. Sementara, tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 13,1 persen. Tingkat pengangguran desa juga mengalami peningkatan yang signifikan di tengah distribusi dana desa yang massif. Menurut data BPS tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2018 sebesar 5,34 % atau setara 7,001 juta orang. Sementara angka pengangguran terbuka di desa per Agustus 2018 4,04 % atau lebih tinggi pada periode yang sama pada Agustus 2017  sebesar 4,01 %.

Menurut data yang di rilis oleh ICW korupsi desa mengalami peningkatan 17 kasus (2015), 41 kasus (2016), 96 kasus (2017) total kasus korupsi sepanjang (2015-2017) 154 kasus korupsi anggaran dana desa. Modus korupsi dana desa berasal dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran, laporan fiktif, kegiatan proyek fiktif dan penggelembungan anggaran. Tumbuh suburnya korupsi desa dengan berbagai modus semakin mempertegas bahwa dana desa bukan di peruntukan demi kemakmuran masyarakat desa melainkan pemerataan korupsi hingga ke pelosok desa. Penyalahgunaan dana desa di sebabkan oleh beberapa aspek; monopoli anggaran oleh kepala desa dan aparat desa, kurangnya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran desa, lemahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran desa dan tidak optimalnya lembaga-lembaga desa untuk memainkan peranan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengawasan pengelolaan desa. Padahal amanat UU desa pasal 68 telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa.

Cita-cita kemakmuran yang di amanatkan oleh UUD 1945 dan di pertegas di dalam visi dan misi Jokowi melalui nawacita pembangunan desa dan daerah tertinggal sama sekali hanya berhenti di jargon semata. Artinya bahwa dana desa yang di kuncurkan oleh pemerintah Jokowi lantas tidak menurunkan kemiskinan masyarakat Desa. Aspek kebutuhan dasar massa rakyat marhaen sama sekali tidak terpenuhi dengan adanya dana desa. Alih-alih mengukur dampak positif dari pembangunan desa melalui dana desa justru melahirkan kegagalan dalam pengelolaan dana desa. Imajinasi Jokowi tentang kemakmuran masyarakat desa sama sekali tidak terwujud. Buruknya tata kelolah desa di sebabkan oleh beberapa hal yakni; perilaku korupsi aparat desa, sumber daya manusia tidak mumpuni dalam mengelolah dana desa, kelemahan pengawasan pengelolaan dana desa, penguasaan alat-alat produksi di desa terletak pada segelitir orang dan makin menguatnya sistem feodal di tengah masyarakat desa.

Kepala desa dan perangkat desa lebih banyak lulusan SMA, ada beberapa tempat masih lulusan SMP dan SD. Hal ini menunjukan lemahnya sumber daya manusia dalam mengelolah dana desa. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini semakin mempertegas bahwa kegagalan pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya yang mumpuni untuk mengelolah dana desa. Terbatasnya akses pendidikan murah di oleh masyarakat dan mahalnya ongkos pendidikan akibat privatisasi pendidikan Indonesia yang berorientasi pada pasar bebas. Pendidikan di jadikan ladang bisnis atas nama investasi dan persaingan. Pendidikan bukan lagi mendidik manusia Indonesia menjadi pejuang dan pemikir melainkan mendidik generasi Indonesia untuk tunduk dan patuh pada sistem yang menindas rakyat. Pendidikan Indonesia malah mempersiapkan buruh dengan upah murah bukan membebaskan manusia dan segala kebodohan dan penindasan.

Pemberdayaan sektor ekonomi desa sama sekali tidak di perhatikan akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa dalam mengelolah dana desa. Akibatnya dana desa habis di pembangunan infrastruktur desa dan lebih banyak di korupsi. Kemakmuran dan kemandirian masyarakat sulit terwujud akibat ketidakmampuan masyarakat desa mengoptimalkan sumber daya di desa untuk kemakmuran masyarakat. Belum lagi kegagalan pemerintah dalam meretooling birokrasi Indonesia yang korup dari pemerintah pusat hingga ke tingkat RT/RW melahirkan bajingan-bajingan yang hanya ingin memperkaya diri terutama di tingkat desa. Hal ini di perparah lagi dengan pendamping desa yang berorientasi uang dalam segala tugas dan tanggungjawabnya. Kehadiran pendamping desa bukan mendidik masyarakat agar bisa mengelolah anggaran dana desa justru bekerja sama dengan kepala desa untuk merampok uang rakyat. Nawacita malah berubah menjadi dukacita. Jargon nawacita yang di tawarkan sejauh ini belum berdampak apa-apa selain melahirkan bajingan-bajingan yang dengan terang-terangan merampok uang rakyat

Penguasaan aset dan alat produksi hanya pada segelintir elit-elit desa dan tuan tanah besar menjadi pemandangan lumrah di Indonesia. Program land reform sama sekali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jokowi sibuk dengan bagi-bagi sertifikat tanpa mengambil ahli tanah-tanah Negara yang di kuasasi oleh segelintir tuan tanah besar di desa. Elit-elit desa mengakumulasi kekuasaan ekonomi, sosial dan politik baik melalui penguasaan tanah pedesaan, penguasaan ekonomi dan penguasaan jabatan politik. Sebaliknya masyarakat miskin menggarap pada petani yang lebih makmur dan menjadi buruh tani pada tuan tanah yang memiliki tanah yang begitu luas. Relasi kuasa masyarakat desa dan elit-elit desa semakin mempersulit sistem kontrol masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Apakah kita menjamin masyarakat desa mampu mengawas penggunaan dana desa? Masalahnya sebagian besar masyarakat desa terjebak pada sistem kontrak utang piutang, ketergantungan pekerjaan, penyakapan pada pejabat pemerintah desa dan elit-elit desa. Di samping itu masyarakat desa tidak terdidik dalam sistem pendidikan yang membebaskan sehingga kesewenang-wenangan elite-elit desa memanfaatkan relasi kuasa untuk kemakmurannya.

Pembangunan ekonomi desa dan berharap adanya transfromasi ekonomi agraris menujuh ekonomi berbasis industri kecil dan menengah mengalami kegagalan. Kegagalan ini di sebabkan oleh basis produksi masyarakat desa bertumpuh pada sektor pertanian. Sektor agraris masyarakat pedesaan menyerap begitu banyak tenaga kerja tetapi ironisnya pembangunan sektor agraris pedasaan melalui dana desa sama sekali tidak di lakukan. Padahal sektor agraris menyumbang penyerapan tenaga kerja paling banyak masyarakat desa. Selain itu pembangunan sektor pertanian mengalami kegagalan di pengaruhi oleh penguasaan tanah oleh sejumlah elit desa. Elit-elit desa tidak mau kehilangan monopoli ekonomi, sosial dan politik atas nama pembangunan masyarakat miskin pedesaan.

Sistem feodalisme yang menindas masih mengakar di tengah masyarakat jika tidak di bersihkan malah akan melahirkan kemiskinan dan kemelaratan bagi masyarakat. Program land reform jika hanya berhenti pada bagi-bagi sertivikat sama sekali tidak membuat masyarakat sejaterah. Land reform mestinya menyentuh akar persoalan masyarakat dan mampu mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan sumber-sumber agraria di pedesan. Percuma saja Jokowi gelontorkan dana desa ratusan trilius rupiah apabila masih ada ketimpangan lahan dan penguasaan sumber-sumber agraria di pedesaan. Kesejateraan masyarakat desa dapat di lakukan melalui transformasi land reform. Distribusi dana desa untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa tidak serta merta membuat masyarakat desa makmur jika tidak di barengi dengan pendidikan yang berorientasi pada pembebasan manusia dari kebodohan dan penindasan. Pendidikan macam ini jauh dari usaha mencari keuntungan. Pendidikan menjadi ujung tombak pembangunan manusia yang seutuhnya. Membebaskan masyarakat desa dari kebodohan, kita justru memotong akar masalah penindasan dan kemiskinan. Ketika masyarakat cerdas dan tahu tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka dengan sendirinya masyarakat mengerti terhadap segala sistem yang menipu, menindas dan merampok semua kehidupannya.

Kepemimpinan Sukarno yang anti imprealisme, feodalisme dan kolonialisme. Yang dengan berani menantang Negara-negara imprealis, yang berani menasionalisasikan aset-aset asing dan  dengan sombongnya menawarkan Pancasila bagi dunia di depan sidang umum PBB sama sekali tidak kita temukan di dalam diri Jokowi. Pemerintah malah Jokowi sibuk memprivatisasi sektor kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Sumber-sumber kehidupan masyarakat berupa air, hutan, tambang, laut, pendidikan, kesehatan, keuangan, perbankan di jadikan jaminan investasi bahkan massa rakyat marhaen pun di jadikan jaminan hutang.

Sistem hukum yang di ciptakan masih memberi celah adanya penyelewengan dana desa oleh elit-elit desa. Belum optimalnya sistem pencegahan korupsi dana desa mempertegas maraknya korupsi dana desa. Imajinasi Jokowi tentang kemakmuran masyarakat desa melalui anggaran dana desa tanpa adanya model pendidikan rakyat yang murah dan di akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat akan sia-sia saja. Memperkuat kontrol masyarakat hanya dapat di lakukan melalui pendidikan. Didiklah masyarakat dengan pendidikan yang bukan berorientasi pada pasar melainkan pendidikan yang membebaskan manusia dari segala kebodohan dan tipu muslihat niscaya kenangan rakyat semakin dekat.

Posting Komentar

1 Komentar

  1. KABAR BAIK!!!

    Nama saya Lady Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu kepada Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran di muka, tetapi mereka adalah penipu , karena mereka kemudian akan meminta pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, jadi berhati-hatilah terhadap Perusahaan Pinjaman yang curang itu.

    Perusahaan pinjaman yang nyata dan sah, tidak akan menuntut pembayaran konstan dan mereka tidak akan menunda pemrosesan transfer pinjaman, jadi harap bijak.

    Beberapa bulan yang lalu saya tegang secara finansial dan putus asa, saya telah ditipu oleh beberapa pemberi pinjaman online, saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ms. Cynthia, yang meminjamkan saya pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa konstan pembayaran atau tekanan dan tingkat bunga hanya 2%.

    Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya terapkan dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

    Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik jika dia membantu saya dengan pinjaman, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres atau penipuan

    Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman apa pun, silakan hubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan atas karunia Allah, ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda mematuhi perintahnya.

    Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan memberi tahu saya tentang Ibu Cynthia, ini emailnya: arissetymin@gmail.com

    Yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran cicilan pinjaman saya yang akan saya kirim langsung ke rekening perusahaan setiap bulan.

    Sepatah kata cukup untuk orang bijak.

    BalasHapus