Wajib Kerja Dokter Spesialis, Sebuah Kerja Ideologi atau Pelanggaran HAM?

Dunia pendidikan spesialis tengah dihebohkan dengan berita mengenai Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Program pemerintah untuk mengirim dokter spesialis fresh graduated ke daerah menuai pro dan kontra sejak awal diluncurkan program ini. Pro dan kontra memang selalu ada tidak hanya berkaitan dengan program WKDS ini, sebelumnya program pengiriman dokter PTT dan program dokter internship (mengirim dokter ke daerah)  juga juga menuai pro dan kontra.

Perjalanan singkat WKDS, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 4 Tahun 2017, tanggal 12 Januari 2017 mengenai Wajib Kerja Dokter Spsialis. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) di seluruh Indonesia.

Pemerintah tentu punya dasar kuat, karena pada kenyataannya Indonesia masih kekurangan sekitar 4.000 dokter spesialis terutama dokter spesialis dasar : spesialis anak, spesialis obtetri ginekologi, spesialis penyakit dalam, spesialis anestesi dan spesialis bedah.

Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM pernah memaparkan kurang meratanya sebaran tenaga dokter spesialis ini saat membuka Kongres Obstetri Ginekologi (KOGI) 2015 di Bandung. Di akhir sambutan beliau menyampaikan “Ada seribu dokter spesialis di kota jakarta, namun tidak ada dokter spesialis satu pun di kepulauan seribu”. Ini sebuah auto kritik, yang mana pada kenyataannya sebagian besar dokter spesialis menikmati nyamannya ruang praktek di kota besar, sementara itu bayak daerah di luar jawa yang sangat kekurangan sentuhan ahli dokter spesialis. Ada cukup banyak RS di luar jawa yang harus ‘mengemis’ ke kampus ternama agar supaya ada dokter spesialis yang mau ditempatkan di daerahnya.

Program WKDS diharapkan mampu menambal kekurangan dokter spesialis di daerah yang membutuhkan. Tujuan baik ini bukan tanpa halangan, dua bulan setelahnya,  pada 29 Maret 2017 Komnas HAM menerima pengaduan dari sejawat dokter yang tergabung dalam Komite Naasional Kesehatan dan Perkumpulan Dokter Indonesia bersatu (PDIB). Pada 17 April 2017 Komnas HAM menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri Kementrian Kesehatan RI, Kementrian Hukum & HAM RI, Kementrian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi RI, Majelis Pembina Kesehatan Umum, PP Muhammadiyah, Ketua Komite Nasional Kesehatan dan Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu. Dan pada 15 Juni 2017 Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi WKDS perlu dievaluasi dan atau direvisi karena diduga melanggar HAM dan Konvensi ILO.

Pada 18 Desember 2018 MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap peraturan presiden no. 4 th 2017 tentang WKDS. Salah seorang sejawat dr. Ganis Irawan menggugat bahwa pengiriman dokter spesialis ke daerah, melanggar hak asasi manusia. Menurut dr. Ganis menyebut WKDS sebagai kerja paksa.

Menurut hemat saya, masyarakat di daerah terpencil sangat-sangat membutuhkan dokter spesialis. Ini bukan persoalan HAM, ini bukan persoalan ketidakpercayaan pemerintah terhadap produk kampus atau rumah sakit yang mencetak dokter spesialis sehingga harus praktek ke daerah terlebih dahulu. Malahan logika memakai HAM untuk menggugat WKDS rasanya sangat absurd. Mestinya pasien di dearah yang  menuntut dokter ahli untuk dattang memberikan pelayanan ke daerah. Namun yang namanya pasien di daerah tidak mengerti sebagaimana kita yang sangat intektual, bila ada aturan perundang-undangan dianggap kurang sesuai bisa mendabat mahkamah konstitusi. Pasien atau rakyat di pedalaman mengadu kepada siapa?

Saya tidak sependapat apabila HAM dijadikan alasan untuk menggugurkan program WKDS. Menurut saya, WKDS ini sangat sesuai dengan apa yang tertulis di sila kedua dan sila kelima pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokter ahli yang menempuh WKDS mendapat kesempatan untuk menjadi pejuang kemanusiaan di daerah, memberi kontribusi pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahasa lainnya, WKDS ini bagi saya merupakan sebuah kerja ideologi yang memang harusnya menjadi beban moral bagi mereka yang sudah mendapatkan kesempatan menyelesaikan pendidikan tinggi. Apabila pemerintah megeluarkan aturan dokter ahli harus ke daerah terpencil, kita mestinya menyambut dengan suka cita, diberi kesempatan untuk berkontribusi lebih besar dengan berbekal ilmu yang kita serap dari kampus dan terutama guru abadi kita, pasien itu sendiri. Kita bisa berbangga diri bisa memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara sebagaimana dr. Tjipto Mangunkusumo pernah berikan kehidupannya untuk rakyat.

Saya kebetulan adalah mantan pelaku pelayanan kesehatan di daerah sangat terpencil, Mamberamo Raya tahun 2013-2015, Papua. Pengalaman selama dua tahun di sana membuat saya semakin tahu betapa masyarakat di sana sangat membutuhkan sentuhan dokter ahli.

Saya masih sangat ingat ketika sebelum diterjunkan ke puskesmas di distrik Benuki, saya ditugaskan sementara di Rumah Sakit Bergerak, Mamberamo Raya. Saya menangkap banyak fakta kuat pentingnya dokter spesialis dikirim ke daerah. Kami mendapatkan pasien kehamilan ektopik terganggu (hamil di luar kandungan) yang tidak tertolong karena tidak ada ahli kandungan, kebetulan tidak ada pesawat yang bisa merujuk pasien tersebut ke kota. Pada saat itu pernah terjadi KLB campak yang menyerang anak-anak mamberamo raya, dan beruntung ada dokter PPDS BK pada saat itu sehingga bisa tertangani maksimal. Belum lagi adanya kasus gizi buruk yang merenggut satu per satu anak-anak mamberamo, bagaimana mungkin bisa tertangani dengan baik bila tidak ada dokter ahli. Kami melihat banyak kasus penderita filariasis (kaki gajah), yang dulu hanya kami ketahui di buku pelajaran, di sana sangat banyak kasus yang tidak tertangani maksimal karena ketiadaan dokter ahli. Dan banyak kasus lainnya, yang pada intinya adalah kehadiran dokter spesialis darimanapun kota anda berasal dan darimanapun almamater anda, sangat dinantikan masyarakat di daerah.

Saya kurang sependapat bila WKDS disebut sebagai kerja paksa. Ini merupakan pandangan yang sangat lebay, terlalu dilebih-lebihkan menyamakan WKDS ibarat kerja rodi. Bukankah pemerintah mengirim dokter ahli ke daerah dengan gaji yang lebih dari cukup dan hanya dalam jangka waktu satu tahun?. Lebih tepatnya WKDS ini merupakan kerja gotong royong, ilmub dan keahlian kita sangat diharapkan mampu menyulap wajah Indonesia di daerah terpencil menjadi bangsa yang sehat, kuat, mandiri, melesat dengan cepat sehingga setara dengan ibu kota. Sehingga mimpi kiita bersama Indonesia maju, Indonesia emas 2045, Indonesia superpower 2045 tak lagi menjadi jargon politik, tapi kenyataan yang kita realisasikan bersama.

Sedikit bercerita mengenai sejarah, pada th 1910, terjadi wabah pes yang membunuh 75 juta penduduk dunia, dan pada saat itu terjadi wabah pes di Malang. Dokter Hindia Belanda tidak ada yang mau dikirim ke Malang untuk memberantas wabah pes, dokter Tjipto Mangunkusumo pergi ke Malang ikut serta memberantas wabah pes. Atas keberanian ini pemerintah Hindia Belanda memberi penghargaan Bintang Ridder in de Orde van Oranje Nassau, namun dr Tjipto Mangunkusumo menolak diberikan perghargaan ini. Uang, rumah, jabatan, segala bentuk perghargaan atas prestasi individu ternyata tidak penting di mata dr. Tjipto, baginya perjuangan untuk rakyat di atas segala-galanya. Untuk itu sangat layak memang dr. Tjipto Mangunkusumo namanya abadi sebagai pahlawan dari profesi dokter.

Pun saya tidak sependapat bila WKDS ini dikaitkan dengan biaya kuliah dokter spesialis yang mahal. Perlu kita sadari, kita telaah kembali bahwa berapapun uang yang kita keluarkan selama pendidikan, apakah yang sekolah dengan beasiswa atau biaya mandiri, dibalik dinginnya ruang ac, ruang kelas yang nyaman, dan segala fasilitas yang disediakan kampus atau RS, kesemuanya itu berasal dari uang rakyat. Kita hanya perlu membayar hutang kepada rakyat sebentar saja, Setalah selesai masa pengabdian, saya yakin dan percaya kemanapun anda bekerja akan memiliki taraf hidup jauh di atas rata-rata. Bahkan bila memakai bahasakapitalis, sangat cepat balik modal.
Kita sebagai bagian dari civitas akedemika, kaum intelektual kampus tentu mengingat semboyan Tri Dharma perguruan tinggi yang diajarkan guru-guru kita. Pertama, pendidikan dan pengajaran. Sebagai lulusan yang berkualitas, kampus sangat berharap kita mampu memberikan kontribusi untuk mencerdaskan bangsa  sesuai UUD 1945. Kedua, penelitian dan pengembangan. Sebagai lulusan terbaik, kita diharapkan mempu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat yang tertinggal. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Kita diharapkan mampu hidup di tengah masyarakat, terutama di tengah masyarakat di daerah terpencil, menjadi penyambung lidah rakyat ntuk tercapainya sila kelima pancasila. Program WKDS memberi kita kesempatan untuk mengaktualisasikan Tri Dharma perguruan Tinggi, bukan hanya sebagai semboyan semata melainkan menjadi nyata.

Saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Apabila WKDS memang sudah ditiadakan, saya berharap pemerintah membuat program baru, mengirim dokter spesialis ke daerah terpencil. Dan kita sebagai dokter diharapkan memberikan dukungan penuh upaya pemerintah bukan malah sebaliknya. Apabila ada kekurangan dari program ini, kita cukup menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar supaya program mengirim dokter spesialis ke daerah ini semakin lebih baik, memberikan ekses yang lebihb kuat dan  luas terhadap masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Penulis: dr. Sonny Fadli
PPDS Obstetri & Ginekologi FK Unair





Posting Komentar

0 Komentar