Polres Lumajang Tertibkan Pelaku Niaga Migas Tanpa Izin, dan Segel SPBU Sentul

Lumajang,(DOC)-Jajaran Polres Lumajang, Rabu (19/12/2018) kemarin menertibkan para pelaku niaga migas tanpa izin yang cukup meresahkan konsumen yang lain yang berada di SPBU 54.673.15 atau tepatnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah, Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Hasran SH M.HUM didampingi Kasat Sabhara AKP Jauhar Maarif S.SOS MH beserta Muspika dari Kecamatan Senduro dan Kecamatan Sumbersuko mendatangi SPBU tersebut sekitar pukul 07.30 wib.

Dilokasi SPBU, polisi menemukan ratusan pelaku niaga migas ilegal, dan juga menemukan sekitar 100 kendaraan roda dua, dimana tangki bahan bakar kendaraan tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mampu menampung bahan bakar hingga tiga kali lipat dari biasanya.

Dengan praktik ini, Konsumen bahan bakar yg lain merasa terganggu karena persediaan premium pada SPBU tersebut untuk kendaraanya menjadi berkurang dan cepat habis.

Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Hasran SH M.HUM ditemui sejumlah awak media dirung kerjanya mengatakan, Petugas dari Satreskrim Polres Lumajang juga menemukan fakta lain bahwa setelah pengisian kedalam tangki modifikasi tersebut, para pelaku memindahkan bahan bakar premium tersebut kedalam jerigen yang telah disiapkan di samping kanan SPBU.

"Petugas langsung bergerak cepat dengan memasang Police Line terhadap Nozzel (pengisian BBM jenis Premium pada SPBU) dan juga mengamankan 1 mobil merk Daihatsu Zebra Nopol L 1908 LH yang sudah dimodifikasi tangkinya berisi 200 liter serta mengamankan 10 Jerigen yang berisikan BBM jenis Premium," ujarnya, Rabu (19/12/2018).

Para konsumen yang menggunakan kendaraan modifikasi kurang lebih 100 orang tersebut rata rata berasal dari empat kecamatan, yakni Senduro, Pasrujambe, Candipuro dan Tekung.

"Mereka kita kumpulkan dan kita data, dan tidak ada satupun yang memilki ijin yang mana peruntukan mereka membeli untuk dijual kembali dalam bentuk enceran," terang Hasran.

Sebenarnya itu tidak ada masalah ketika mereka paham atas aturan dimana harus mengurus ijinnya ini tidak dipersulit.

Dalam perkara ini, kuat dugaan telah terjadi tindak pidana dimana setiap orang yang melakukan Niaga Tanpa Ijin Usaha Niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Huruf d UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.

"Saya yakin mereka belum paham aturan hukum, setelah itu kami panggil dan intrograsi yang mana diberi pemahaman silakan untuk melakukan usaha, tetapi harus diatur untuk melangkapi ijinnya. Apabila mereka tidak mengindahkan baru penindakan hukum dilakukan," ungkap Hasran.(Mam)

Posting Komentar

0 Komentar