Beradar Surat PPDI Ajakan Dukungan Calon Bupati & Wakil Bupati, Ini Tindakan Panwaslu

Lumajang,(DOC) - Dengan beredarnya surat Undangan kepada seluruh anggota PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) se-Kabupaten Lumajang, yang ditanda tangani oleh Ketua Umumnya sendiri, yakni Moh. Rasul, di media sosial. (Medsos).

Surat tersebut bernomor 005/001/PPDI-LMJ/2018 yang berisi ajakan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Lumajang, Drs. As’at, M. Ag dan H. Thoriq yang akan mendaftarkan diri ke KPU Lumajang, Rabu besok (9/1/2018) pukul 14.00 WIB.

Di dalam surat tersebut menjelaskan ada 6 titik kumpul diantaranya,  perempatan Adipura, Pasar Senggol, Kantor Pos Kota, Embong Kembar/ barat Pasar Baru, Perempatan Toga, dan cafe depan Gedung Guru. Selain itu, seluruh anggota PPDI diminta memakai baju/ kaos berwarna merah tanpa atribut organisasi PPID, tiap kecamatan mengirimkan 60 perangkat desa dengan yel-yel “Sukses pak Bupati…! I Like Lumajang, Jangan lupa bahagia…! Yes, yes, yes, lanjutkan…!.

Menidaklanjuti hal tersebut Pawaslu Kabupaten Lumajang Mujadid kepada sejumlah awak media membenarkan, dengan beredarnya surat tersebut, pihaknya sudah menerima pengaduan lewat WA atas surat tersebut."Setiap kali mau tidur ada WA masuk yang berisi surat PPID itu, dan membaca di medsos atas beredarnya surat dukungan dari PPDI kepada paslon imcumbent.

Dia menjelaskan, setelah diamati surat tersebut berpotensi melanggar aturan, dan pawaslu segere melakukan tindakan preventif dan kuratif.

"Hari ini kami akan klarifikasi dulu dari lembaga yang mengeluarkan surat tersebut kepada PPDI, apakah surat tersebut benar atau palsu yang dibuat oleh ketua PPDI,"pungkasnya.

Bahkan, pihak pawaslu akan menindak lanjuti ke jajaran Pemerintah ditingkat Desa atau dewan pembina PPDI bahwa semacam itu tidak dibenarkan.

Karena ini juga berpotensi merambah kepada keterlibatan ke ASN, maka kami akan konfirmasi ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah, Red) juga kita sampaikan”, selorohnya.

Pihaknya bisa memastikan apakah surat undangan tersebut ada instruksi dari paslon atau tidak. Hal itu baru diketahui setelah PPDI dikonfirmasi dan diklarifikasi.

"Nantinya setelah dikonfirmasi semuanya akan jelas. Kalau benar ada keterkaitan dengan paslon maka kami tidak akan tinggal diam, akan kita tindak lanjuti sesuai aturan yang ada,"tegas Mujadid.

Sementara itu, Divisi Bagian Penindakan Pelanggaran Panwaslu Lumajang, Amin Shobari mengatakan, surat yang berisi rencana pengerahan massa anggota PPDI untuk mendukung paslon Drs. As’at dan H. Thoriq, Panwaslu mengaku belum mengetahui asli atau palsu.

"tetapi isi surat tersebut memang berpotensi melanggar pasal 71 ayat 1 dan ayat 3 Undang Nomer 10 tahun 2016 yang menyebutkan seluruh pejabat negara, TNI, Polri, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ini bisa ditindak bila ada pasangan calon,"pungkasnya.

Amin Bashori mengatakan,  fakta berikutnya apakah saat pencalonan paslon Bupati Lumajang PPDI terlibat atau tidak. Kalau benar-benar terlibat maka Panwaslu akan melakukan tindakan.

"Kita tunggu apakah benar PPDI terlibat pengerahan massa atau tidak. Jika ada yang terlibat berarti ada pelanggaran, dan ada tindakan yang aka diambil Panwaslu. Panwaslu tidak bisa mengambil tindakan karena paslon bupati belum ditetapkan,"jelasnya.

Diketahui dalam pasal 51 No 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa perangkat desa dilarang menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, serta dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

"Di situlah ada potensi pelanggaran. Bila masa penetapan ada keterlibatan mereka (PPDI/ PNS) sebagaimana aturan yang saya sebutkan, maka Panwaslu bisa mengambil tindakan tegas",pungkas Amin.(Mam)


Share on Google Plus

About D onenews Lumajang

Berita www.d-onenewslumajang menampilkan berita terkini dan terbaru. Kami, anda dan Kabar Berita

0 Comments:

Posting Komentar