Soal Tambang Pasir dan Kasus Salim Kancil, Ampel Akan Berecana Temui Pemerintah Pusat

Lumajang,(DOC)- Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel) bertekad akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri, dan KPK. Mereka ingin mengadukan persoalan tambang pasir di Lumajang dan kasus Salim Kancil.

Ketua Ampel Gus Fauzi kepada D-onenews.com mengatakan, Kedatangan nanti untuk menemui pemerintah pusat agar dapat menggerakan roda yang ada di Kabupaten Lumajang sehingga simbul kebijakan-kebijakan bagus tentang permasalahan pertambangan. Dan agar aktor intektual dan siapaun yang telah melakukan kedoliman yang ada tanah di Lumajang harus di adili.

"Karena sampai detik ini kami merasa tidak puas tentang pra Kasus Salim Kancil dan kasus paska salim Kancil, itu nampaknya ada indikasi pengaburan masalah pra kasus salim kancil. Terlibih Yang sangat menyakitkan adalah ditanah kami tambang khusus kaum kapitat. Ini yang nantinya kita dsampaikan ke Pemerintah pusat dan KPK"jelasnya.Jumat (29/1/2016).

Nantinya juga akan menyampaikan ke Mabes Polri kondisi seperti ini penegak hukum yang ada di Lumajang, Karena kelemahan penegak hukum di Lumajang terjadi pembiaran dan kedoliman yang dilakukan oleh mafia 32 dan mafia aparat, Ini nanti kita sampaikan ke Mabes Polri,"ujar GUs Fauzi.

Selain menyampaikan ke Mabes Polri, nanti juga  akan menyampaikan ke ESDM bahwa masyarakat di Lumajang  sangat kelaparan. sejak paska Salum kancil masih belum bisa menambang.

"Pasca Salim Kancil tambang itu malahan justru  mensejahterahkan masyarakat malahan menghancurkan perekonomian masyarakat Lumajang,"paparnya Fauzi.

Data hasil tulis dan foto temuan Ampel, tidak ada reklamasi paska pertambangan, nanti kita akan menyampaikan, inilah kondisi kerusakan lingkungan belum reklamsi. Tetapi yang telah melakukan
malahan mendapatkan sekarang mendapatkan ijin untuk buka,"Ini apa maksudnya?," Meskinya yang melakukan ini harus ditindak lebih dulu baik secara hukum maupun kewajiban melakukan reklamasi, dan  tidak boleh buka.

"Yang boleh melakukan pertambangan yang tidak pernah melakukan kesalahan, itu mestinya. hari ini yang buka adalah orang pernah melakukan kesalahan,"ujar Fauzi.

Hasil EDSM sendiri perizinan masih dipertanyakan karena masih banyak kejanggalan. Seperti contoh kepemilikan objek yang di tambang itu apakah itu milik pertanian, pengairan, atau milik masyarakat sendiri.

"Itu harus penjelasan dulu sebelum melakukan pertambangan, dana reklamsi dan hamdalnya ada tidak, meskinya persyaratan itu harus dipenuhi baru boleh menambang,"pungkas dia.

Tetapi karena pengusaha besar mendapatkan  rekomendasi, walaupun persyaratan tidak terpenuhi. Namun terhadap masyarakat lokal sekitar pertambangan, pemerintah tidak punya punya kebijakan, kecuali persyaratan sudah dipenuhi.

"Mereka tidak boleh nambang sebelum persyaratan perizinan harus dipenuhi, lalu ini adapa apa?, kalau penambang besar boleh menambang sedangkan para penambang tradisional harus memenuhi persyaratan dulu,"jelas Gus Fauzi. (if)


Share on Google Plus

About D onenews Lumajang

Berita www.d-onenewslumajang menampilkan berita terkini dan terbaru. Kami, anda dan Kabar Berita

2 Comments:

  1. Ya betul,cepatlah kalian bertindak
    Ajukan smua hal ini kpda Pak Presiden krna prcuma klian lapor ke orang2 yg tdk brtnggng jwb sprti mrka,,krna saat ini mata mrka dibutakan krna uang dan pengecut

    BalasHapus
  2. Ya betul,cepatlah kalian bertindak
    Ajukan smua hal ini kpda Pak Presiden krna prcuma klian lapor ke orang2 yg tdk brtnggng jwb sprti mrka,,krna saat ini mata mrka dibutakan krna uang dan pengecut

    BalasHapus